Kapolres Grobogan dituding lamban menanggapi surat resmi yang diajukan oleh kuasa hukum Suwarno, yang meminta turunan BAP Tersangka Suwarno yang dugaan sebagai korban kriminalisasi dengan tuduhan pemerasan, hingga
 
				Kapolres Grobogan dituding lamban menanggapi surat resmi yang diajukan oleh kuasa hukum Suwarno, yang meminta turunan BAP Tersangka Suwarno yang dugaan sebagai korban kriminalisasi dengan tuduhan pemerasan, hingga
Peredaran obat keras seperti tramadol, eximer menjadi surganya bagi penjual telah berlangsung lama, hal ini diduga lemahnya pengawasan Aparat Penegak Hukum (APH) di Wilayah Astanaanyar, dan Polrestabes Bandung,
Publik menilai sudah mencederai Demokrasi Hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) mengangkat Itong Isnaeni Hidayat, seorang mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya eks terpidana kasus
Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mustika Jaya Desa Balung H.Mansur bersama Poktan lainnya siap Mendukung pemerintah Jawa Timur,dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan dari Asta Cita
Dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam bidang ketahanan pangan, Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) memprogramkan urban farming atau pertanian kota sebagai role model di
Dugaan praktik kasus penggelapan dan pemalsuan data di tubuh internal PT Gadai Mas Jatim Cabang Arosbaya makin terang benderang.Setelah seorang nasabah berinisial MH melaporkan kehilangan hak atas jaminan emas secara
24 Juni 2025 Suasana tak biasa tampak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai pada Selasa (24/6), pukul 14:30 Wib. Saat jam kerja aktif, kantor tersebut tampak kosong tanpa satu
Kejaksaan Negeri Bangkalan resmi menetapkan Joko Supriyono ( JS) dan Djunaidi (DJ) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Pencairan Dana (BUMD) Bangkalan.Penetapan tersangka Kejaksaan Negeri Bangkalan
Ketua Umum Himpunan Masyarakat Tani Nusantara - Merah Putih (HMTN-MP), Asril Naska, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dinilai telah mengabaikan aspirasi masyarakat
Aroma busuk kembali menyeruak dari tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat.Kepala Bapenda, Syefdinon, diduga jadi dalang pungutan liar (pungli) terhadap para pejabat eselon III dan IV sejak triwulan