Komisi XII DPR RI mengusir perwakilan PT Jababeka Infrastruktur dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pipa limbah di kawasan Jababeka, Senayan, Jakarta, pada (7/9/2026).Pengusiran tersebut
Komisi XII DPR RI mengusir perwakilan PT Jababeka Infrastruktur dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pipa limbah di kawasan Jababeka, Senayan, Jakarta, pada (7/9/2026).Pengusiran tersebut
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat dukungan terhadap program percepatan perbaikan hunian atau bedah rumah yang adil seadil-adilnya. Dukungan tersebut diperlukan untuk
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terkait perkembangan penertiban dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan
Komisi III DPR RI mengungkapkan terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan jajaran TNI dan Polri siap mengamankan sekaligus mengawal aksi unjuk rasa yang berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR RI,
Kepastian mengenai masa depan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali disampaikan dari Senayan. Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan dan pengesahan RUU tersebut dapat dituntaskan paling lambat dalam
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja keras dan siap mengutamakan kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan groundbreaking pembangunan Pembangkit
Pemerintah bersama DPR RI membuka peluang bagi guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk melanjutkan karier ke jenjang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kesepakatan tersebut menjadi bagian
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program dan proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa rencana penambahan satu lapisan (layer) baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), khususnya cukai rokok, masih dalam tahap kajian dan