Indonesia tengah berada dalam momentum bonus demografi dengan jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 155 juta orang. Namun, fase tersebut tidak akan berlangsung selamanya.Pemerintah memperkirakan Indonesia akan segera
Indonesia tengah berada dalam momentum bonus demografi dengan jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 155 juta orang. Namun, fase tersebut tidak akan berlangsung selamanya.Pemerintah memperkirakan Indonesia akan segera
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menambah anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan apabila dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebut sedikitnya 30 perusahaan tengah diproses dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.Jika terbukti bertanggung jawab berdasarkan proses hukum,
Yayasan Bina Insan Ajaib menggelar Gebyar Kemerdekaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dengan tema : "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", pada hari Rabu (19/8/2026).Kegiatan ini ditujukan bagi
Indonesia mendorong penguatan kerja sama kebudayaan di antara negara-negara BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat, mendorong inovasi, serta memastikan kebudayaan menjadi salah satu fondasi
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi pada
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan semata-mata untuk menunjukkan kegagahan, melainkan merupakan bentuk pengabdian yang menuntut
Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tunjangan kinerja/Tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan).Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.Putusan tersebut menjadi
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya praktik penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.Praktik tersebut, menurut Prabowo, selama ini menjadi salah satu sumber