Polres Pelabuhan Tanjung Priok kembali lagi melaksanakan Operasi Berantas Jaya 2025 sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukumnya. Operasi ini merupakan bagian dari upaya terpadu
MEDIA ONLINE
KORAN JAYA POS
Loading
- ADVERTORIAL: Sukamta: OKI Punya Tanggung Jawab Moral Hentikan Segera Konflik di Sudan
- SEJARAH INDONESIA: Kebangkitan Budaya Spiritual Nusantara: Menggugah Kesadaran Luhur melalui Pelestarian Spiritual
- ADVERTORIAL: Pernyataan Sikap DPW Partai Ummat DKI Jakarta atas Kinerja Gubernur Pramono Anung
- EKONOMI DAN BISNIS: Industri Refraktori Siap Jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8% di Era Prabowo
- ADVERTORIAL: Milano Ajak Kader PEKAT IB Perkuat Konsolidasi, Dan Persiapkan Diri Untuk Munas 2026
- KOMUNITAS: Konsolidasi Nasional PEKAT IB Jadi Momentum Bangun Soliditas Jelang Munas 2026
- PENDIDIKAN: MRP Pegunungan Minta Gubernur Kurangi Investasi Konyol,Utamakan Pembangunan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan.
- KOMUNITAS: Jurnalis Bangkalan Membedah Manfaat BUMDes Dan Mengantisipasi Penyelewengan Anggaran
- GAYA HIDUP: Tanah Bersertifikat Diduga Diserobot BSD, Warga Desak BPN Kabupaten Tangerang Bertindak Tegas
- KOMUNITAS: PWI Jaya Siapkan OKK, UKW, dan HPN Provinsi DKI, Sertakan Anugerah Jurnalistik MHT dan PWI Jaya Award
Berita Kategori "Hukum Dan Kriminal"
.jpg)
Hukum Dan Kriminal
Kejati Banten Harus Usut Tuntas Kasus Dugaan Oknum Kadin Kota Cilegon Minta Proyek
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, angkat bicara terkait pembekuan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri
Hukum Dan Kriminal
Rahmad Sukendar Desak APH Dugaan Proyek Siluman di Cilegon.Jangan Hanya Bekukan Kadin, Tapi Tangkap Oknum Pelanggar Huk
Cilegon, 17 Mei 2025 – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, menanggapi tegas pembekuan kepengurusan Kamar
Hukum Dan Kriminal
BPI KPNPA RI Minta Kapolda Banten Usut Dugaan Pemalakan Proyek Rp5 Triliun Jadi Ladang Garong Proyek
Kasus dugaan pemalakan terhadap PT Chandra Asri Alkali (CAA) oleh sejumlah oknum ormas dan pengusaha di Cilegon menuai sorotan luas. Mereka disebut meminta jatah proyek senilai Rp5 triliun dari total proyek senilai Rp15
Hukum Dan Kriminal
Rahmad Sukendar Desak KPK Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi di ASDP Jangan Tebang Pilih
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi dalam kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh
Hukum Dan Kriminal
Rahmad Sukendar: Preman Proyek Harus Ditindak, Kepolisian Daerah Banten Jangan Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah!
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan pernyataan tegas terkait maraknya aksi premanisme proyek di wilayah Cilegon yang diduga meminta “jatah” hingga Rp 5 miliar kepada para investor. Ia menyebut
Hukum Dan Kriminal
BPI KPNPA RI Dorong Kejaksaan Tuntaskan Kasus Korupsi Satelit Kemhan.Sikat Habis Oknum Terlibat
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, kembali menegaskan dukungannya terhadap Kejaksaan Agung Republik
Hukum Dan Kriminal
BPI KPNPA RI Desak Polda Metro Jaya Segera Tetapkan Firli Bahuri sebagai Tersangka
Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendesak Polda Metro Jaya untuk tidak ragu menetapkan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai tersangka
Hukum Dan Kriminal
Rahmad Sukendar Desak KPK Bongkar Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di PT Pupuk Indonesia,Kalau Diam.Publik Wajar Curiga
Dugaan korupsi jumbo senilai Rp8,3 triliun di tubuh PT Pupuk Indonesia mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan
Hukum Dan Kriminal
Ketum BPI KPNPA RI Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di PT Pupuk Indonesia
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menindaklanjuti laporan
Berita Popular
