Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi dalam kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Ia mendesak KPK untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.

“Kami minta KPK jangan tebang pilih! Jangan hanya tangkap operator lapangan, tapi biang keroknya di level direksi dan pemilik keputusan juga harus diseret ke meja hijau,” tegas Rahmad Sukendar dalam keterangannya kepada media, Jumat (17/5/2025).

Rahmad menilai proses akuisisi PT Jembatan Nusantara sarat akan konflik kepentingan dan dugaan permainan kotor yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

“Kalau KPK serius, jangan cuma sentuh permukaan. Bongkar semua jaringan mafia di balik akuisisi ini. Rakyat butuh keadilan, bukan drama hukum,” ujarnya.

BPI KPNPA RI, lanjut Rahmad, merupakan salah satu pihak pertama yang melaporkan kasus dugaan korupsi di ASDP kepada KPK.oleh karena itu, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami akan terus kawal. Kalau ada permainan di dalam KPK sendiri, kami tidak segan-segan laporkan ke Dewan Pengawas KPK maupun Presiden,” tegasnya lagi.

PT ASDP sebelumnya telah menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

KPK sendiri diketahui sedang mendalami sejumlah dokumen dan memeriksa saksi-saksi dalam perkara ini. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka secara resmi.

(Red)