Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, angkat bicara terkait pembekuan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon. Ia menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan, dan mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, untuk segera mengusut dugaan permintaan proyek oleh oknum Kadin tanpa mekanisme lelang resmi.

"Pembekuan Kadin Cilegon itu hanya langkah awal.Tapi bukan itu inti masalahnya.dugaan permintaan proyek tanpa lelang adalah pelanggaran hukum serius. Polisi harus segera periksa semua pihak yang terlibat," tegas Rahmad dalam keterangannya, Jumat (17/5/2025).

Menurutnya, praktik semacam ini bukan hanya melanggar etika organisasi, tapi juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak sistem pengadaan proyek pemerintah di daerah.

"Kejaksaan harus segera turun tangan dan usut tuntas dugaan ini. Jangan jadi penonton. Apakah ini kejadian pertama? Atau sudah menjadi pola berulang? Ini patut diduga sebagai bagian dari rencana korupsi berjamaah," ujarnya.

Rahmad menyebut, jika benar ada oknum yang dengan mudah meminta proyek tanpa prosedur, hal itu bisa dikategorikan sebagai bentuk baru dari praktik korupsi.

"Ini bukan sekadar soal etika bisnis. Ini sudah masuk ranah pidana. Negara bisa dirugikan dan pelaku usaha lain dirugikan.harus ada penindakan agar praktik rente dan proyek siluman tidak semakin menjamur," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya penyelidikan hingga ke akar-akarnya, termasuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik praktik tersebut.

"Jangan berhenti pada pembekuan pengurus. Harus diusut siapa yang mengatur proyek, siapa yang menikmati, dan bagaimana alurnya. Ini momentum untuk bersih-bersih Kadin dari oknum yang merusak citra dunia usaha," ujar tokoh anti-korupsi itu.

BPI KPNPA RI, lanjut Rahmad, siap memberikan dukungan data kepada aparat penegak hukum jika diperlukan.

"Kami punya jaringan hingga ke daerah dan akan mengawal kasus ini. Kalau ada penyimpangan, kami tidak akan diam. Ini demi marwah dunia usaha yang bersih, transparan, dan bebas dari KKN," pungkasnya.

(Red)