Upaya media memperoleh keterangan resmi dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA/SDA) Provinsi DKI Jakarta mengenai rencana pembangunan embung di Cakung Barat kembali menemui hambatan. Pada Senin (24/11/2025), beberapa awak media yang mendatangi kantor dinas tersebut tak berhasil mendapatkan penjelasan yang seharusnya menjadi hak publik.

Kantor Dinas SDA yang berlokasi di Jalan Taman Jati Baru No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu awalnya menerima kedatangan para jurnalis melalui petugas keamanan di gerbang. Kemudian diarahkan ke ruang Humas, di mana mereka ditemui oleh Samudra, staf honorer pada bagian tersebut.

Namun, Samudra menegaskan bahwa ia tidak memiliki mandat untuk memberikan pernyataan resmi terkait isu pembangunan embung di Cakung Barat.

Ia menyatakan perlu melakukan koordinasi dengan Kepala Subbagian Umum sebagai atasan langsung Humas. Kendati demikian, pejabat tersebut disebut tidak berada di tempat pada saat media meminta konfirmasi.

“Saya tidak bisa memberikan statement resmi untuk saat ini. Tapi akan saya koordinasikan dengan Kasubag Umum,” ujar Samudra singkat saat ditemui.

Kondisi tersebut memunculkan kritik dari kalangan jurnalis maupun masyarakat yang sejak awal menginginkan informasi jelas mengenai rencana pembangunan embung yang digadang sebagai solusi pengendalian banjir di wilayah Cakung Barat.

Minimnya keterbukaan dinilai tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik, terlebih di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi terkait program mitigasi banjir.

Sejumlah pihak menilai, Dinas SDA semestinya mampu memberikan penjelasan dasar mengenai progres kajian, kesiapan anggaran, atau kerangka waktu perencanaan, meski keputusan final masih menunggu proses teknis internal.

Keterbukaan informasi dianggap penting agar warga tidak terus terombang-ambing oleh ketidakpastian realisasi proyek strategis tersebut.

Sebelumnya, warga, ketua RT setempat, Lurah, Camat, Walikota dan jajaran pemerintah kota Jakarta Timur telah menyampaikan dukungan terhadap pembangunan embung sebagai langkah penanganan banjir jangka panjang.

Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari dinas yang memiliki kewenangan penuh dalam penganggaran dan penyusunan kajian teknis.

Dengan mandeknya akses informasi hari ini, publik mendesak Dinas SDA DKI Jakarta segera membuka kanal komunikasi yang jelas dan dapat diakses media.

Keterangan resmi mengenai status rencana, hasil kajian, hingga timeline implementasi dinilai krusial agar pembahasan embung Cakung Barat tidak berhenti pada wacana, melainkan bergerak menuju langkah konkret dalam memperkuat mitigasi banjir di ibu kota. 

(Ervinna)