MEDIA ONLINE

KORAN JAYA POS

Loading

Polemik Isu Sumber Air Aqua, Indonesia Halal Watch Ingatkan Potensi Sanksi Berat

Polemik Isu Sumber Air Aqua, Indonesia Halal Watch Ingatkan Potensi Sanksi Berat Polemik Isu Sumber Air Aqua, Indonesia Halal Watch Ingatkan Potensi Sanksi Berat
KORANJAYAPOS.COM JAKARTA

Founder Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, menanggapi maraknya pemberitaan terkait dugaan penggunaan air sumur tanah dalam pada air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua, yang dinilai tidak sesuai dengan klaim iklan mengenai sumber mata air pegunungan. Menurutnya, dugaan kecurangan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius.

Ikhsan menjelaskan, apabila produsen Aqua terbukti mengganti bahan baku air tidak sesuai dengan sampel yang diajukan ketika mengurus Izin Edar ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini, maka langkah hukum dapat diberlakukan.

“Produsen dan air minum merek Aqua dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen,” ujar Ikhsan dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10/2025).

Ikhsan yang juga pengacara publik tersebut menambahkan, sanksi tersebut berpotensi mencakup pencabutan izin edar oleh BPOM, pembatalan sertifikasi halal oleh BPJPH, serta penurunan materi iklan dan billboard dari ruang publik.

Selain aspek legal, Ikhsan menilai kerusakan reputasi produsen akan menjadi dampak serius. Tindakan curang, katanya, dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan memicu hilangnya pangsa pasar. “Ini merupakan risiko reputasi yang tidak kecil,” tegasnya.

IHW juga menyoroti potensi bahaya bagi konsumen apabila bahan baku air tidak sesuai standar. Produk dapat memicu reaksi alergi, keracunan, hingga penyakit serius lainnya.

Menindaklanjuti isu tersebut, BPOM dan BPJPH disebut memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit lebih ketat terhadap fasilitas produksi. Jika terbukti ada pelanggaran, BPOM dapat mencabut izin edar serta mengambil langkah hukum, sementara BPJPH dapat membatalkan sertifikasi halal.

Ikhsan menegaskan, kepatuhan produsen terhadap regulasi merupakan kunci dalam menjaga keamanan produk dan kepercayaan publik. “Komitmen dan integritas produk harus dipertahankan agar konsumen tetap terlindungi,” pungkasnya.( Ervinna)

Jajak Pendapat

Siapakah Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Favorit Anda?

  Mahyeldi Ansyarullah - Emzalmi
  Robby Prihandaya - Dewi Safitri
  Tommy Utama - Laura Hikmah
  Willy Fernando - Vicky Armita
  Laura Himah i Nisaa - Safaruddin

Metropolitan

Korem 082 Apel Gelar Pasukan Dalam Rangkan Pengamanan Kunjungan Presiden RI Prabowo Di Bojonegoro

Korem 082 Apel Gelar Pasukan Dalam Rangkan Pengamanan Kunjungan Presiden RI Prabowo Di Bojonegoro

Komando Resor Militer (Korem) 082 Citra Panca Yudha Jaya dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro melaksanakan Apel Gelar Pasukan dalam

Advertisement
REDAKSI KORAN JAYA POS
Klik kanan dinonaktifkan.