Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mendesak DPR RI agar memanggil Ketua Umum PAN/Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait kerusakan lingkungan di Sumatra.

Hal ini ia nyatakan merespons banyaknya kritik terhadap Zulhas yang tidak berpihak kepada kelestarian lingkungan saat menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) pada 2009-2014.

"Kalau saya, bukan lagi perlu, kalau itu malah mendesak, mendesak (DPR RI memanggil Zulhas)," ucapnya kepada awak media, Selasa (9/12/2025).

Kata Trubus, DPR RI seharusnya memeriksa Zulhas terkait kebijakan-kebijakannya saat menjabat Menhut mulai dari sisi legalitas hingga hasil dari kebijakan dia. 

Trubus menyatakan, DPR RI dapat memperoleh kejelasan terkait kebijakan Zulhas ketika Ketua Umum PAN itu dipanggil nantinya. 

Pemanggilan Zulhas juga menjadi bentuk pertanggung jawaban publik dari sisi pemerintah. 

Pasalnya, meski tidak lagi menjabat Menhut, Zulhas kini masih berada di lingkungan pemerintah pemerintah dengan jabatan Menteri Koordinator Pangan.

"Mulai dari urgensinya apa, dia [Zulhas] jelaskan itu, kenapa kami gini-gini, apa itu perintah Presiden atau apa, itu kan jalan gitu, terus prosesnya seperti apa, dia bikin aturan itu bagaimana," sebut Trubus.

"Aturan-aturannya seperti apa, perusahaan apa saja yang terlibat di dalamnya, itu harus dibuka secara transparan, terbuka, akuntabel ya. Menteri dapat apa, pemerintah dapat apa. Jadi, itu sebagian dari akuntabilitas publik," lanjutnya.

Trubus menekankan, DPR RI dapat meminta hasil program pembabatan hutan yang disebut-sebut diizinkan Zulhas kepada Kemenhut. 

DPR RI juga berpeluang menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta hasil program pembabatan hutan itu.

"DPR perlu meminta kepada Kejagung untuk mengusut. Kejagung juga bisa, langsung melakukan investasi atas dasar itu. Jadi, enggak usah ada tekanan publik, tapi ini sebenarnya sudah merupakan kewajiban dia," kata Trubus.

(Ervinna)