Pagu Rp 200 Juta Proyek 'Vaping' Jadi Pintu Masuk, Warga dan Ormas Minta Aparat Hukum Turun Tangan

​Tanah Bumbu, 10/12/2025 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu berinisial AM kini menjadi sorotan tajam publik dan organisasi masyarakat (Ormas) setempat. Laporan yang masuk menyebutkan bahwa sejak awal menjabat, AM diduga kuat secara sistematis menguasai dan mendapatkan jatah proyek penunjukan langsung (PL) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu hingga mencapai puluhan, bahkan ratusan proyek. Proyek Senilai Rp 200 Juta Jadi Bukti Awal Pemicu utama dari gelombang kecurigaan ini adalah selesainya pekerjaan proyek yang terkesan sepele' namun sensitif, yakni Proyek Vaping Diduga.dengan pagu anggaran senilai Rp 200 Juta. Proyek yang berlokasi di Jalan Insgub Gang Keluarga 1 RT. Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, ini diketahui dilaksanakan langsung oleh kolega dan kaki tangan  Ketua DPRD berinisial AM.

​Meskipun proyek tersebut dikabarkan telah rampung dan tinggal menunggu pencairan, hal ini justru memicu kemarahan publik dan Ormas.mereka menuntut penjelasan atas dugaan monopoli atau penunjukan langsung  dilakukan oleh pejabat publik tertinggi di legislatif tersebut.

​"Ini bukan lagi soal satu atau dua proyek. Laporan yang kami terima menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Sejak Ketua DPRD AM menjabat, hampir semua proyek PL di Pemkab Tanah Bumbu selalu ada jatah untuknya.

Diduga ini adalah praktik bagi-bagi  kekuasaan yang merugikan daerah," ujar salah seorang perwakilan Ormas yang enggan disebut namanya karena alasan keamanan PL  yang umumnya diperuntukkan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal terancam mandek karena dominasi figur Ketua DPRD ini. Pertanyaan kritis pun mengemuka:

Apakah posisi strategis Ketua DPRD digunakan sebagai 'kartu sakti' untuk mengamankan proyek-proyek bernilai fantastis di seluruh Bumi Bersujud?

​Pemerintah Daerah Tanah Bumbu hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.

​Tuntutan Agar Aparat Penegak Hukum Bergerak cepat memanggil pejabat terkait menyikapi temuan ini, masyarakat dan Ormas mendesak agar Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian, segera melakukan audit forensik dan investigasi mendalam terhadap seluruh proyek PL yang melibatkan nama atau perusahaan milik kolega Ketua DPRD Tanah Bumbu berinisial AM.

​Publik menuntut transparansi penuh dan tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan jabatan maka, APH  selanjutnya  pelaku Segara diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku, demi perubahan dan kemajuan Pemerintahan  di Tanah Bumbu lebih baik dan transparan.

(Red)

​