Mangkraknya mega proyek Gedung Budaya Sumatera Barat terus menuai sorotan. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini kini terbengkalai tanpa kejelasan kelanjutan, memunculkan dugaan kuat adanya penyimpangan anggaran. Hal ini semakin diperkuat dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumbar yang melakukan inspeksi lapangan tahun lalu.

Dalam pengembangan kasus ini, Rahmad Sukendar, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), menyatakan pihaknya telah mengumpulkan dokumen penting terkait dugaan korupsi proyek tersebut.

Rahmad Sukendar mengatakan bahwa BPI KPNPA RI merasa prihatin atas mangkraknya pembangunan Gedung Budaya Sumatera Barat yang telah menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Menurutnya, ini bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi sudah masuk dalam indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran dan dugaan tindak pidana korupsi.

Ia menambahkan bahwa seluruh berkas, laporan masyarakat, hingga dokumen hasil audit BPK dan catatan dari Pansus DPRD akan diserahkan secara resmi kepada aparat penegak hukum pada tanggal 9 Juni 2025.

“Kami mendesak agar pihak kejaksaan dan KPK tidak tinggal diam. Negara tidak boleh kalah oleh mafia anggaran. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. BPI KPNPA RI berkomitmen mengawal kasus ini sampai tuntas, demi tegaknya keadilan dan bersihnya birokrasi di negeri ini,” tegasnya.tgl 3/6/2025.

Proyek Gedung Budaya Sumbar sejatinya digagas untuk menjadi pusat kegiatan seni dan budaya, namun progresnya justru berhenti di tengah jalan. Tak hanya merugikan keuangan negara, kondisi ini juga menjadi simbol buruknya tata kelola pembangunan di daerah.

BPI KPNPA RI menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mendukung penegakan hukum secara terbuka dan berkeadilan.

(Red)