Menyikapi ratusan Container yang menyebabkan kemacetan parah yang terjadi pada 16/18 April 2025 di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya, tokoh masyarakat Cilincing, H.Dali Madali, menyampaikan pernyataan tegas kepada pihak PT Pelindo II, PT MTI dan NPCT.1 agar segera berbenah dan membangun sistem mitigasi kemacetan yang konkret untuk mengantisipasi kemacetan panjang. 

Kemacetan panjang ini tidak hanya merugikan pengendara truk, tapi juga berdampak kepada masyarakat yang ingin melalui jalur tersebut.

Ia mengaku kemacetan ini yang paling parah terjadi di kawasan tersebut dibandingkan sebelumnya yang juga pernah terjadi.

“Kemacetan jangan sampai terulang kembali, karena jelas jelas merugikan masyarakat dan pengguna jalan pada umum nya PT Pelindo II PT MTI dan NPCT.1 harus bertanggung jawab karena sudah merugikan warga masyarakat luas , seharusnya Sistem Mitigasi Emergency & Manajemen Efektif Kemacetan  Berbasis Aksi dan Urgensi,” ujar H. Dali Madali.

Menurutnya, kemacetan bukan hanya urusan lalu lintas, tapi sudah menjadi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang berdampak luas terhadap ekonomi, sosial, bahkan psikologis warga Jakarta Utara.

Ia menekankan pentingnya beberapa langkah strategis:

Seharunya segera indikasi awal kemacetan sebagai sinyal gangguan keamanan,melakukan simulasi SOP darurat ketika kemacetan mulai terjadi lakukan berkoordinasi intensif dengan instansi terkait seperti TNI, POLRI, dan WALIKOTA dan menggandeng komponen masyarakat untuk mendukung kelancaran operasional.

Seharusnya pihak terkait bongkar muat petikemas memberikan edukasi dan informasi terbuka melalui media sosial dan media massa.menyediakan bantuan logistik seperti air minum dan makanan bagi pengguna jalan yang terdampak kemacetan.

“Kalau perlu, siapkan Posko Darurat. Jangan sampai masyarakat merasa ditelantarkan di tengah kemacetan,” tegasnya.

Tak hanya itu, H. Dali Madali juga menegaskan bahwa perusahaan pelabuhan seperti Pelindo II MTI dan NPCT.1 seharus memiliki Daya Kontrol monitoring kemacetan panjang berbasis  akronim dari sistem integrasi pengendalian situasi yang mencakup:

Daya Pandang Situasi,Daya Tanggap Kondisi,Daya Peka Toleransi.Daya Jeli Pandangan.Daya Rengkuh Jangkauan.

“Kalau perusahaan tidak bisa mengelola arus kendaraan, maka harus siap menerima kritik masyarakat. Kita bukan menolak kemajuan, tapi jangan korbankan kenyamanan dan keselamatan warga,” pungkas H. Dali Madali.

Dengan pernyataan ini, masyarakat berharap ada perubahan nyata dalam manajemen operasional pelabuhan dan kawasan sekitarnya, agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa depan.

(Eko)