Bangkalan,Koranjayapos.com Jembatan Surabaya Madura (Suramadu) merupakan sebuah jembatan alternatif yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya (Timur Kamal), Jawa Timur.

Jembatan Suramadu dibangun pada tahun 2003  dengan panjang 5.438 Meter di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 pembangunan Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian yaitu: Jembatan penghubung,Jalan layang, dan Jembatan utama,sebagai jembatan terpanjang di Indonesia dan Asia tenggara,memakai anggaran dana digelontorkan mencapai 4,5 Triliun dari Anggaran APBN.

Diera Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10/2018). Langkah Jokowi menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu ini untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, khususnya Madura dan sekitarnya.

Dari pembebasan biaya masuk Jembatan Suramadu Secara Gratis berdampak positif meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga SDM Masyarakat Pulau Madura.

Masyarakat Madura memberikan Apresiasi Terhadap presiden Joko Widodo dengan cara menggratiskan Tarif jembatan Suramadu, sebagai wujud bukti nyata Jokowi atas kepeduliannya terhadap Masyarakat di pulau Madura, mudah pendistribusi barang dan jasa itu lebih murah, baik ketika barang masuk ke Madura atau sebaliknya.atas Kebijakan pemerintah pusat ini bisa mendorong produktivitas berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat di Madura.

Namun hal ini sangat di sayangkan Anggota DPRD Jatim Nurul Huda Atau Ra Huda Fraksi PPP punya inisiatif  Jembatan Suramadu akan diaktifkan harus bayar kembali dengan dalih dari pendapatan anggaran bisa dibuat perbaikan atau perawatan.

Seharusnya Ra Huda menjadi sebagai Anggota DPRD katanya sebagai Wakil Rakyat Daerah Jatim,seharusnya Huda memiliki pemikiran yang cemerlang dami membela Rakyat kecil dalam mengambil sebuah kebijakan, seharusnya berfikir bagaimana caranya untuk membantu masyarakat demi meningkatkan perekonomian dami mensejahterakan Rakyat pulau Madura.

Karena pemeliharaan dan pengawasan area Jembatan.Suramadu itu sudah ada anggarannya  dan diketahui pada tahun 2024 sekitar Rp 40 miliar.dengan rincian Anggaran tersebut terbagi Rp 15 miliar untuk pemeliharaan jembatan, Rp15 miliar untuk pemeliharaan jalan, dan yang Rp10 miliar untuk pengawasan / sensor dan pemeliharaan rest area, 

Dikutip dari pemberitaan sebelumnya bahwa Anggota DPRD Jawa Timur Nurul Huda alias Ra Huda mengusulkan agar Jembatan Suramadu kembali di aktifkan bayar. Atas usulannya Ra Huda menjadi kegaduhan dan keresahan Warga masyarakat Madura.

Menurut Ra Huda, kebijakan Jembatan Suramadu berbayar ini tidak hanya bisa membantu mengurangi angka kriminalitas, tetapi juga dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.

“Belakangan banyak warga datang ke saya meminta agar Jembatan Suramadu kembali berbayar, karena banyak jalan yang rusak. Jika ada biaya masuk, dana itu bisa digunakan untuk perbaikan,” ujar Ra Huda, Kamis (13/2/2025).

Politisi PPP yang juga duduk di Komisi D DPRD Jatim ini menilai bahwa skema berbayar akan mengurangi beban pemerintah dalam perawatan jembatan.

“Kalau berbayar, biaya perbaikan bisa diambil dari hasil penjualan tiket atau karcis, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran Negara. Ra Huda mengusulkan tarif yang tetap terjangkau, seperti Rp10.000 untuk mobil, Rp15.000 untuk truk tronton, dan Rp3.000 untuk sepeda motor.

Ia berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna membahas mekanisme penerapan kembali tarif masuk di Jembatan Suramadu. Wacana ini memicu respons beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah tersebut jika memang dapat meningkatkan keamanan dan perawatan jembatan.

hal ini menjadi pertanyaan serius bagi warga Masyarakat masalahnya selama ini anggaran pemeliharaan anggaran jembatan  Suramadu dipakai dan diperuntukan buat apa saja karena kenyataan terlihat mata hanya pagar pembatas hanya di cat, apa tidak merasa malu  kalo tercium oleh pemerintahan Pusat dimana hati nuraninya seorang Wakil Rakyat Daerah dalam kebijakannya tidak membela Rakyat ucap Warga.

“Lebih Lanjut, Seharusnya kinerja Anggota DPRD Jatim  berperan Aktif monitoring dalam pengawas Anggaran maupun kinerja pejabat pemerintah Daerah eksekutif yang tidak efektif, Karena Anggaran APBD Jatim sangat besar seharusnya tidak membebani masyarakat, Sadarlah Anda menjadi Anggota DPRD digaji dari uang Rakyat, jangan nyusahin Rakyat.terang warga masyarakat 16/2/2025.

(Red)