Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi berjamaah dalam proyek pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ketua Harian BPI KPNPA RI, Roslan Sianipar Spd. SH , menyatakan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada empat tersangka yang telah ditetapkan—satu pengusaha dan tiga aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, penanganan kasus ini harus menjangkau hingga ke aktor intelektual dan pihak penerima utama aliran dana korupsi.

"Kami mendesak Kejati Banten untuk tidak berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan. Kasus ini harus dibongkar secara menyeluruh dan transparan. Siapa pun yang terlibat, termasuk aktor intelektual dan penerima utama aliran dana korupsi, harus diproses secara hukum. Jangan ada tebang pilih," tegas Roslan, Rabu (24/4).

Ia menambahkan bahwa pola dugaan korupsi ini tidak berdiri sendiri dan menunjukkan indikasi kuat adanya praktik korupsi yang terorganisir.

"Korupsi proyek sampah di Tangsel bukanlah tindakan individu semata. Ini adalah indikasi kuat adanya praktik korupsi berjamaah yang terstruktur dan sistematis," imbuhnya.

Roslan juga membuka opsi pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat proses penyidikan.

"Kami juga meminta keterlibatan KPK apabila diperlukan, agar pengusutan bisa lebih mendalam dan menjangkau seluruh pihak yang terlibat. Masyarakat berhak tahu siapa saja yang bermain di balik proyek ini, dan negara tidak boleh kalah oleh mafia anggaran," tutupnya.

Kasus dugaan korupsi proyek sampah di Tangsel saat ini masih dalam tahap penyidikan Kejati Banten. BPI KPNPA RI menyatakan akan terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.

(Red)