Aktivis hukum dan pemerhati lingkungan, Rahmad Sukendar, menyatakan keprihatinannya terhadap putusan bebas yang sempat dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang terhadap Liem Hoo Kwan Willy alias Willy, terdakwa dalam kasus perdagangan cula badak Jawa.

Dalam pernyataan tertulisnya, Rahmad mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani perkara tersebut di tingkat pertama.

"Saya merasa sangat prihatin atas putusan bebas yang diberikan PN Pandeglang terhadap terdakwa kasus perdagangan cula badak Jawa. Keputusan ini mencederai upaya penegakan hukum dalam melindungi satwa langka yang hampir punah," kata Rahmad, Selasa (29/4/2025).

Rahmad menilai penting bagi Komisi Yudisial untuk memastikan tidak ada pelanggaran etik dalam proses persidangan. Ia mengingatkan bahwa kejahatan terhadap lingkungan, termasuk perdagangan satwa dilindungi, adalah kejahatan serius yang harus ditangani dengan tegas.

"Hukum harus ditegakkan secara objektif dan transparan. Jangan sampai ada intervensi atau penyimpangan dalam menangani kasus-kasus kejahatan terhadap lingkungan," tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pandeglang. Dalam putusan kasasi tersebut, MA membatalkan vonis bebas PN Pandeglang dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Willy.

Kasus ini bermula dari transaksi perdagangan cula badak hasil perburuan liar di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), habitat terakhir spesies badak Jawa. Willy ditangkap oleh jajaran Polda Banten setelah diduga kuat terlibat dalam pembelian cula hasil perburuan tersebut.

Rahmad Sukendar pun mengapresiasi langkah Mahkamah Agung yang akhirnya memperbaiki putusan, serta berharap ke depan perlindungan terhadap satwa langka bisa lebih ditegakkan secara konsisten.

(Red)