Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, memberikan tanggapan tajam terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun penjara bagi koruptor di pulau terpencil. Rahmad tidak hanya mendukung gagasan tersebut, tetapi juga mengusulkan hukuman lebih berat, termasuk pemiskinan dan hukuman mati bagi koruptor.

“Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang berencana membangun penjara khusus di pulau terpencil bagi para koruptor. Namun, menurut saya, sanksi yang lebih tegas seperti hukuman mati dan pemiskinan juga harus diterapkan,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3).

Lebih lanjut, Rahmad mengusulkan konsep “wisata koruptor” di Monas, di mana para pelaku korupsi ditempatkan dalam satu ruangan kaca anti-peluru dan bom, sehingga masyarakat dapat melihat langsung wajah-wajah mereka sebagai bentuk efek jera.

“Koruptor harus diperlihatkan kepada publik agar moral mereka jatuh, dan masyarakat bisa melihat sendiri akibat dari kejahatan mereka. Wisata koruptor Ini akan menjadi peringatan keras agar orang berpikir ribuan kali sebelum melakukan korupsi,” tambahnya.

Rahmad juga mengungkapkan rasa muaknya terhadap pejabat negara yang memperkaya diri sendiri melalui korupsi, sambil menikmati gaya hidup mewah dari hasil merampok uang rakyat.

Rencana penjara koruptor di pulau terpencil yang digaungkan Presiden Prabowo sebelumnya juga menuai berbagai reaksi. dalam pernyataannya di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3), Prabowo menegaskan bahwa koruptor tidak akan bisa melarikan diri dari pulau tersebut.

“Kita akan cari pulau. Kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo.

( Endang Suherman).