GUBERNUR JAWA TIMUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA MANGKIR PANGGILAN KPK

KORANJAYAPOS.COM JAKARTA

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini di Gedung Merah Putih

Ketidak hadiran Khofifah ada keperluan lain keperluan kuliah Anaknya di China ,dan meminta penjadwalan ulang kepada penyidik melalui surat yang dikirimkan pada Rabu (18/6/2025).

"Jurus bicara KPK Budi Prasetyo dalam kerangan nya tertulis " Alasan tidak hadirnya Khofifah Ada keperluan lainnya,

Kehadiran Khofifah diperlukan sangat penting untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) Suap Dana Hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur. Sesuai dalam Surat pemanggilan yang dikirim oleh penyidik sejak tgl 13/6/2025.

Selain Khofifah, hari ini KPK juga memanggil satu saksi Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah, hadir memenuhi panggilan KPK dan menjalani pemeriksaan.

Dari keterangan nya mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024, Kusnadi, menyebut bahwa Gubernur Khofifah mengetahui proses penyaluran Bantuan Dana Hibah Jatim kepada Pokmas yang saat ini sedang disidik oleh KPK.

"Dana hibah proses pencarian itukan dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi dana hibah itu pelaksananya juga sebenarnya semuanya kewenangan kepala daerah," kata Kusnadi kepada awak media usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025).

"Khofifah orang dia yang mengeluarkan Uang anggaran masa dia gak tau?" sambungnya.

bahwa Khofifah mengetahui mekanisme penunjukan Pokmas penerima dana hibah" ucap Kusnadi.

Meski demikian, Kusnadi menegaskan bahwa pernyataannya tidak memaksakan untuk mendesak KPK memeriksa Khofifah.saya serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik KPK.

"Proses penyelidik KPK sebelumnya menjerat mantap Wakil DPRD Jatim Sehat Tua Simanjuntak, yang sebelum nya KPK pernah melakukan penggeledahan di ruangan kantor nya Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak tgl 21/12/2022.

Penyidik KPK Guntur Rahayu ,mengungkapkan Anggara Dana Hibah Jatim melalui Pokmas dinilai anggaran cukup besar mencapai triliunan Rupiah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara cukup pantastis.

Proses pencairan Dana Hibah menurut Asep pencairan berkisar 1 Triliun sampai 2 Triliun dalam proses sekitar 14.000 pengajuan dari kelompok masyarakat ke DPRD Jatim, membuat proses penyelidikan cukup panjang, rata rata setiap Pokmas menerima Rp 2 ratus juta untuk dugaan proyek Fiktif dalam proses siap pencairan Dana Hibah Jatim.

dimana kordinator Pokmas memberikan Fee sebesar 20% terhadap Anggota DPRD Jatim Pada akhirnya KPK menetapkan 21 tersangka Suap Dana Hibah Jatim diantaranya :

(1).Anwar Saddad (Eks Wakil Ketua DPRD Jatim)

(2)Kusnadi ( Eks Ketua DPRD Jatim)

(3).Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim)

(4).Bagus Wahyudyono Staf Sekwan

(5).Moch Mahrus ( Bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

(6).Hasanuddin (Swasta)

(7).Mahfud (anggota DPRD)

(8).Fauzan Adima Wakil Ketua DPRD Sampang

(9).Jon Junaidi Wakil Ketua DPRD Probolinggo

(10).Abd Mottolib Ketua DPC Gerindra

(11).Sukar Kades Sampang.

(12)..R.A Wahid Ruslan Swasta