MEDIA ONLINE

KORAN JAYA POS

Loading

DPRD DK Jakarta:Lemahnya penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Mangrove, Serta Tidak Adanya Insentif Bagi Masyarakat

DPRD DK Jakarta:Lemahnya penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Mangrove, Serta Tidak Adanya Insentif Bagi Masyarakat DPRD DK Jakarta:Lemahnya penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Mangrove, Serta Tidak Adanya Insentif Bagi Masyarakat
KORANJAYAPOS.COM JAKARTA

Upaya Tanam Mangrove demi Masa Depan Berkelanjutan “Alih-alih diperbaiki,program itu berada di simpang jalan. BRGM tak dilanjutkan diera Presiden Prabowo Subianto,” ujar Niko dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2026).

Playing Master Plan dan IMB terkait AMDAL Indonesia Kejar 3,3 Juta Hektar Wilayah Konservasi Laut Per Tahun hingga 2045.Konversi Lahan Masih Jadi Ancaman Niko menjelaskan ,

Kerusakan mangrove di Indonesia utamanya disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk tambak, pembangunan pelabuhan dan industri, serta perluasan permukiman. Garasi trailer angkatan darat Ironisnya, banyak kegiatan tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) yang memiliki regulasi khusus. 

DPRD DKI Desak Kajian Mendalam Data Global Mangrove Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan penurunan luasan mangrove dari sekitar 4,2 juta hektare pada 1996 menjadi hanya 3,44 juta hektare pada 2024.

Penurunan ini disebut lebih cepat dibandingkan dengan laju rehabilitasi. “Rehabilitasi yang dilakukan pemerintah masih yang terkesan top-down.banyak penanaman ulang menggunakan spesies yang tidak cocok dengan ekosistem lokal, tanpa kajian ekologis memadai, dan minimnya pendampingan,” ujar Niko. Pendekatan proyek tidak menyelesaikan akar masalah seperti ketimpangan akses dan kepemilikan lahan, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan mangrove, serta tidak adanya insentif bagi masyarakat lokal yang menjaga mangrove. 

Manusia dan Buaya Sama-Sama Aman KNTI juga mengkritik regulasi yang dinilai mempermudah eksploitasi kawasan pesisir, termasuk penghapusan kewajiban Analisis Mengenai IMB Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi tambak berskala tertentu melalui UU Cipta Kerja. Sementara itu, inisiatif masyarakat seperti pengelolaan hutan adat pesisir belum mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan pengetahuan wajib IMB . Skema insentif seperti payment for ecosystem services (PES) maupun blue carbon credit belum diterapkan secara luas.“Padahal, evaluasi ekonomi jasa ekosistem mangrove sangat besar. Studi Bank Dunia tahun 2022 menunjukkan nilainya bisa mencapai hingga 50.000 dolar AS per hektare per tahun di beberapa wilayah,” ungkap Niko.   

(Red)

Jajak Pendapat

Siapakah Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Favorit Anda?

  Mahyeldi Ansyarullah - Emzalmi
  Robby Prihandaya - Dewi Safitri
  Tommy Utama - Laura Hikmah
  Willy Fernando - Vicky Armita
  Laura Himah i Nisaa - Safaruddin

Metropolitan

Korem 082 Apel Gelar Pasukan Dalam Rangkan Pengamanan Kunjungan Presiden RI Prabowo Di Bojonegoro

Korem 082 Apel Gelar Pasukan Dalam Rangkan Pengamanan Kunjungan Presiden RI Prabowo Di Bojonegoro

Komando Resor Militer (Korem) 082 Citra Panca Yudha Jaya dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro melaksanakan Apel Gelar Pasukan dalam

Advertisement
REDAKSI KORAN JAYA POS
Klik kanan dinonaktifkan.