Peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menuai perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah. Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi meminta semua pihak untuk tidak saling mencurigai, khususnya antara pemerintah dan masyarakat sipil, dalam menyikapi insiden tersebut.

Hal itu disampaikan Suwardi saat memberikan keterangannya (15/3/2026), merespons meningkatnya kekhawatiran publik terkait keamanan aktivis dan pegiat hak asasi manusia di Indonesia.

Menurut dia, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil harus tetap dijaga dalam kerangka demokrasi yang sehat.

“Penting pula untuk menghilangkan rasa saling curiga, khususnya antara pemerintah dan kalangan masyarakat sipil yang selama ini menjalankan fungsi kritik sebagai bagian sah dari kehidupan demokrasi,” kata Suwardi.

Ia menegaskan bahwa kritik dari masyarakat sipil merupakan bagian penting dari sistem demokrasi dan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah. 

Sebaliknya, pemerintah perlu memandang kritik sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola negara.

Menurut Suwardi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil perlu dibangun di atas prinsip saling menghormati, keterbukaan, serta komitmen bersama terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Ia menilai dialog yang konstruktif antara kedua pihak akan membantu menjaga stabilitas demokrasi sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga negara yang menyuarakan aspirasi publik.

Lebih lanjut, Suwardi menekankan pentingnya proses penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus. 

Menurut dia, langkah tersebut sangat penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memperburuk situasi.

“Tudingan dan kecurigaan publik sangat mudah diarahkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Karena itu, pengusutan cepat, menyeluruh, dan transparan menjadi sangat penting,” ujarnya.

Peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri sebelumnya terjadi setelah ia menghadiri kegiatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  (3/3/2025).

Saat itu, Andrie sempat ditemui awak media dan menyampaikan sejumlah pandangan terkait isu hak asasi manusia serta pengawasan terhadap kebijakan negara.

Insiden tersebut memicu reaksi dari berbagai organisasi masyarakat sipil, pegiat HAM, hingga akademisi yang mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengungkap pelaku serta motif di balik penyerangan tersebut. 

Mereka juga meminta negara memastikan perlindungan terhadap aktivis yang menjalankan fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

Sementara itu, organisasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa salah satu aktivisnya. Mereka menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius tentang pentingnya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia.

Sejumlah pengamat menilai kasus ini berpotensi menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menjamin kebebasan berekspresi serta keamanan bagi masyarakat sipil. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang profesional dan transparan dianggap sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta latar belakang penyerangan tersebut. Pemerintah berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan menghasilkan kejelasan bagi masyarakat, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban.

Suwardi menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh penegakan hukum dalam kasus tersebut dan berharap semua pihak dapat menahan diri serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan.

“Yang terpenting adalah memastikan proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.

Ervinna