Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sebagai kunci mewujudkan kebijakan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Febrian dalam acara bertema “Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, dan Resiliensi Nasional dalam Memperkuat Kepemimpinan Perempuan yang Strategis dan Inklusif." Ujar Febrian di  Jakarta,  (8/4/2026).

Dalam paparannya, Febrian menekankan bahwa perempuan memiliki peran fundamental dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Ia menyebut perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor utama yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi keluarga.

“Jika kita masih melihat perempuan sebagai penerima manfaat, maka kita sedang membatasi potensi bangsa kita sendiri. Karena faktanya, perempuan adalah pengelola ekonomi keluarga, penjaga stabilitas sosial, penghubung komunitas, dan aktor utama dalam respons krisis,” ujar Febrian.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa absennya perempuan dalam ruang pengambilan keputusan akan berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik.

Menurutnya, keberadaan perspektif perempuan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ketika perempuan tidak berada di meja pengambilan keputusan, yang hilang bukan hanya suara, tetapi juga efektivitas kebijakan,” tegasnya.

Febrian juga mengingatkan bahwa tantangan global ke depan, seperti krisis multidimensi, perubahan iklim, bencana alam, serta ketidakpastian ekonomi dunia, menuntut adanya pendekatan pembangunan yang lebih adaptif dan inklusif. 

Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan dinilai sebagai bagian penting dari transformasi pembangunan nasional.

Ia menekankan bahwa transformasi tidak cukup hanya melalui kebijakan di atas kertas, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan cara pandang dalam merancang dan menjalankan pembangunan.

“Transformasi terjadi ketika kita berani mengubah cara berpikir, keluar dari pendekatan top-down yang sempit, serta mengakui bahwa solusi tidak selalu datang dari pusat. Kita juga harus berani menempatkan perempuan sebagai co-creator pembangunan, bukan sekadar objek,” jelasnya.

Menurut Febrian, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun, termasuk perempuan. 

Ia menilai bahwa resiliensi nasional hanya dapat terwujud jika perempuan diberikan ruang yang setara untuk berkontribusi di pusat pengambilan keputusan.

“Bangsa yang kuat bukan bangsa yang tidak pernah jatuh, tetapi bangsa yang tidak membiarkan siapa pun tertinggal ketika bangkit. Jika kita ingin membangun resiliensi yang nyata, maka perempuan harus berada di pusat pembangunan, bukan di pinggiran,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Febrian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah paradigma dalam melihat peran perempuan dalam pembangunan.

Ia menegaskan bahwa penguatan perempuan bukan hanya tentang pemberian program, tetapi tentang membangun kolaborasi yang setara dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

“Jika kita berani menempatkan perempuan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan penggerak perubahan, maka kita tidak hanya memperkuat perempuan, tetapi juga memperkuat bangsa. Dengan demikian, resiliensi tidak lagi menjadi jargon, melainkan fondasi nyata menuju Indonesia yang kuat, inklusif, dan berdaulat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Ervinna