Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan adanya 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dari hasil reformasi tata kelola tersebut, pemerintah berhasil menyelamatkan ratusan miliar rupiah yang kemudian dikembalikan ke kas negara.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan temuan tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BGN yang dilakukan selama masa kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN.

"BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara," ujar Qodari dalam keterangan resminya, pada (29/7/2026).

Menurut Qodari, reformasi tata kelola dilakukan sebagai langkah memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Sebagai langkah awal pembenahan, BGN melakukan evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Evaluasi tersebut bertujuan memastikan seluruh satuan pelayanan memenuhi standar operasional serta menggunakan anggaran negara secara tepat sasaran.

Selain melakukan pemeriksaan administrasi dan operasional, BGN juga mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur umum berdasarkan standar kualitas pelayanan dan keamanan pangan.

Hasil klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengembangan dan peningkatan kualitas dapur penyedia makanan bergizi.

BGN juga menata kembali strategi ekspansi pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar akses terhadap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Untuk mempercepat pembenahan, BGN membentuk 11 tim reformasi yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan Program MBG.

Tim-tim tersebut bekerja melakukan evaluasi sistem, pengawasan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan, hingga penyempurnaan mekanisme distribusi makanan bergizi.

Reformasi juga diarahkan untuk memastikan program lebih tepat sasaran kepada kelompok penerima manfaat, sekaligus memperkuat organisasi melalui pelibatan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Di bawah kepemimpinan beliau, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG melalui 11 langkah reformasi," kata Qodari.

Qodari menjelaskan bahwa proses pembenahan tata kelola kini dilanjutkan oleh Kepala BGN yang baru, Sudaryono.

Penunjukan mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk terus menyempurnakan tata kelola BGN agar semakin adaptif, profesional, dan mampu merespons berbagai tantangan di lapangan secara cepat.

"Saya juga ingin menegaskan satu hal. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045," tegas Qodari.

Pemerintah berharap reformasi tata kelola yang telah dijalankan mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, memperkuat kualitas layanan pemenuhan gizi, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ervinna