Proyek pembangunan jalan yang menghubungkan Marunda dengan Pelindo digadang-gadang menjadi bagian dari upaya besar memperkuat konektivitas logistik nasional.Jalur ini dirancang untuk mempermudah akses distribusi barang dari kawasan industri menuju Pelabuhan, yang merupakan salah satu jalan alternatif penting dalam rantai logistik Indonesia.

Namun di balik ambisi tersebut, realitas di lapangan justru menghadirkan persoalan baru. Pelaksanaan proyek dinilai minim antisipasi terhadap dampak lalu lintas, terutama sejak penutupan Gate II di kawasan KBN Marunda. dampaknya bagi akses pengguna  jalan Lalulintas,menimbulkan kemacetan tidak hanya terjadi di dalam kawasan industri, tetapi juga meluas hingga ke Jalan Arteri Marunda, menghambat aktivitas kendaraan logistik maupun mobilitas warga sekitar.

Kondisi ini menjadi pukulan bagi para pelaku usaha di dalam kawasan. 

KBN Marunda sendiri merupakan kawasan industri terpadu seluas kurang lebih 400 hektare yang menampung lebih dari 100 perusahaan dari berbagai sektor. aktivitas distribusi yang terganggu akibat kemacetan membuat efisiensi operasional perusahaan ikut terdampak, sebagai Objek Vital Nasional KBN Marunda dianggap tidak profesional dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Perusahaan yang ada didalam kawasan tersebut, dengan tidak mempersiapkan antisipasi dampak kemacetan yang merugikan perusahaan yang lain di dalam kawasan Marunda  .

Di tengah situasi tersebut, perusahaan juga sedang menghadapi tekanan dari krisis global.gangguan rantai pasok, kenaikan biaya operasional dan energi, serta keterlambatan logistik dalam pendistribusian produk dan diperparah dengan menurunnya permintaan pasar membuat kondisi nilai jual beli usaha semakin tidak stabil.tidak sedikit pelaku industri yang terpaksa melakukan langkah efisiensi, bahkan mengurangi tenaga kerja demi bertahan.

Aktivis Raswa KPKB, Zefferi, menilai bahwa proyek strategis seperti ini seharusnya direncanakan dengan matang, termasuk dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

“Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi jangan sampai mengorbankan pelaku usaha yang justru menjadi bagian dari penggerak ekonomi itu sendiri. Harus ada evaluasi menyeluruh agar dampak seperti kemacetan ini bisa segera diatasi,” ujarnya.tgl 30/4/2026

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan proyek, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas, baik bagi dunia usaha maupun masyarakat sekitar.

Hingga kini, para pelaku usaha berharap adanya solusi konkret dari pihak terkait, seperti rekayasa lalu lintas, pembukaan akses alternatif, serta percepatan penyelesaian proyek.tanpa langkah cepat, dikhawatirkan dampak kemacetan ini akan terus menggerus produktivitas kawasan industri dan memperburuk kondisi ekonomi yang sudah tertekan.

Di titik inilah, proyek strategis diuji bukan hanya dari sisi visi besar pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana mampu menjaga keseimbangan, dan pelayanan terbaik antara kepentingan nasional dan keberlangsungan usaha di tingkat lokal.

(Wandi)