Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap tegas terkait potongan tarif yang dikenakan perusahaan aplikator kepada pengemudi ojek online (ojol). 

Kepala negara menegaskan bahwa potongan tersebut seharusnya berada di bawah 10 persen.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh dan pengemudi ojol, Prabowo mengkritik sistem pembagian pendapatan yang dinilai tidak adil bagi para pengemudi.

Ia menyoroti potongan tarif yang selama ini mencapai sekitar 20 persen, yang menurutnya terlalu besar dan memberatkan.

“Harus di bawah 10 persen. Enak saja, pengemudi yang berkeringat di lapangan, perusahaan aplikator yang mendapat keuntungan besar,” ujar Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa para pengemudi ojol bekerja dalam kondisi penuh risiko setiap hari. Oleh karena itu, ia menilai sudah sepatutnya mereka mendapatkan porsi pendapatan yang lebih adil.

“Ojol kerja keras, bahkan mempertaruhkan keselamatan setiap hari. Tapi perusahaan aplikator meminta setoran sampai 20 persen. Ini tidak adil,” tegasnya.

Dalam dialog langsung dengan para pengemudi, Prabowo sempat menanyakan besaran potongan tarif yang dianggap ideal. 

Sejumlah pengemudi menyampaikan usulan potongan sebesar 10 persen. Namun, Prabowo menilai angka tersebut masih terlalu tinggi.

“Saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen,” katanya disambut sorakan massa.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa perusahaan aplikator yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti kebijakan pemerintah. 

Ia menegaskan bahwa kepentingan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam ekosistem ekonomi digital.

“Kalau tidak mau ikut aturan kita, tidak usah berusaha di Indonesia,” ujarnya dengan nada tegas.

Isu potongan tarif ojol menjadi salah satu tuntutan utama dalam peringatan May Day tahun ini.

Para buruh dan pengemudi berharap adanya regulasi yang lebih berpihak kepada pekerja, khususnya dalam hal pembagian pendapatan antara aplikator dan mitra pengemudi.

Pernyataan Presiden ini diperkirakan akan memicu pembahasan lebih lanjut antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan perwakilan pengemudi untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan di sektor transportasi berbasis aplikasi.

Ervinna