Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan pada  (6/4/2026), untuk membahas percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat, khususnya di kawasan bantaran rel kereta api.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasidin.

Dalam keterangannya usai rapat, Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara mengungkapkan bahwa salah satu agenda utama ratas adalah pemanfaatan lahan negara di sekitar rel kereta api untuk pembangunan hunian rakyat.

Ia menyebut sejumlah wilayah strategis yang menjadi prioritas, seperti Tanah Abang, Bandung, dan Medan.

“Di banyak tempat, seperti Tanah Abang, Bandung, hingga Medan, terdapat lahan negara yang sangat strategis. Lahan ini akan kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Negara harus hadir,” ujar Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurutnya, pembangunan hunian di bantaran rel bukan hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal layak, tetapi juga menata kawasan agar lebih aman, tertib, dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik.

Ara mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi. Ia sebelumnya meninjau kawasan hunian di Tanah Abang, dan pada pagi hari sebelum ratas, bersama Dirut KAI, ia juga mengunjungi lokasi potensial di Bandung.

Hasil peninjauan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Banyak sekali tanah negara yang saat ini dikuasai oleh pihak lain. Ini akan kita ambil kembali untuk kepentingan negara dan rakyat,” tegasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa program ini akan difokuskan pada penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta kelompok masyarakat menengah yang membutuhkan akses terhadap perumahan terjangkau di lokasi strategis.

Ara menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk kementerian, BUMN, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.

“Kita ingin bergerak cepat dengan sinergi semua pihak, agar kebutuhan hunian bisa segera terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mendukung program ini melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi teknologi.

Ia menilai, pembangunan hunian di kawasan bantaran rel membutuhkan perencanaan matang, terutama dalam aspek keselamatan, efisiensi lahan, dan keberlanjutan lingkungan.

“Kami siap mendukung melalui kajian dan penelitian, termasuk penggunaan teknologi konstruksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujar Brian.

Keterlibatan PT Kereta Api Indonesia dalam ratas ini menunjukkan bahwa proyek hunian di bantaran rel juga diarahkan untuk terintegrasi dengan sistem transportasi massal.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasidin, disebut akan berperan dalam memastikan bahwa pembangunan hunian tidak mengganggu operasional kereta api, sekaligus mendukung konsep transit-oriented development (TOD).

Konsep ini diharapkan mampu menciptakan kawasan hunian yang tidak hanya layak dan terjangkau, tetapi juga memiliki akses mudah ke transportasi publik, sehingga mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan sekaligus penataan kawasan perkotaan.

Dengan memanfaatkan lahan negara yang selama ini kurang optimal, pemerintah berupaya menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan hunian rakyat, sekaligus memperkuat peran negara dalam pengelolaan aset strategis.

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal transformasi kawasan bantaran rel di berbagai kota besar menjadi lingkungan yang lebih tertata, aman, dan manusiawi.

Ervinna