Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta para direktur utama badan usaha milik negara (BUMN) untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait percepatan pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada (15/7/2026).

Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi perkembangan pembentukan dan sosialisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah, termasuk pembahasan skema penyaluran barang subsidi, pembiayaan koperasi, hingga dukungan lintas kementerian dan BUMN guna memperkuat ekonomi desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan sosialisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah dilakukan di berbagai wilayah.

"Kalau kami kan lebih banyak sosialisasi kepada para kepala desa, perangkat desa, maka kami menggandeng 10 asosiasi desa sehingga mereka memahami kebijakan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Yandri kepada awak media sebelum mengikuti rapat.

Menurut Yandri, keterlibatan asosiasi pemerintah desa menjadi langkah strategis agar para kepala desa dan perangkat desa memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, mekanisme, manfaat, hingga tata kelola program tersebut.

Ia menjelaskan, sosialisasi juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai manfaat koperasi sebagai penggerak ekonomi desa, termasuk pemanfaatan dana dan berbagai peluang usaha yang dapat dikembangkan melalui koperasi.

"Harapannya seluruh desa memahami bahwa koperasi ini menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan warga," katanya.

Yandri menambahkan, seluruh asosiasi desa yang dilibatkan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo tersebut dan siap membantu pemerintah memperluas sosialisasi di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan salah satu agenda utama rapat adalah pembahasan mekanisme penyaluran berbagai barang subsidi pemerintah melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga akan membahas skema pembiayaan koperasi, termasuk tingkat suku bunga pinjaman yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena.

"Kemudian juga mungkin pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena (Hari Koperasi Nasional) kemarin mungkin itu," ujar Ferry.

Menurut Ferry, pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat permodalan koperasi sehingga dapat menjalankan berbagai fungsi pelayanan ekonomi masyarakat desa secara optimal.

Rapat terbatas tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.

Kehadiran sejumlah pimpinan kementerian dan BUMN tersebut menunjukkan pemerintah tengah mematangkan koordinasi lintas sektor guna memastikan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan efektif sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses pembiayaan, memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Ervinna