Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah cepat dengan mengerahkan ratusan personel tambahan ke wilayah Maluku Utara dan Papua Tengah menyusul meningkatnya ketegangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kedua daerah tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons atas sejumlah peristiwa konflik dan tindak kekerasan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. 

Polri menegaskafn komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa institusinya terus memantau perkembangan situasi di lapangan secara intensif.

“Polri telah mengambil langkah cepat dengan mengerahkan personel tambahan untuk memperkuat pengamanan dan penanganan situasi di Papua Tengah dan Maluku Utara,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya

(5/4/2026).

Menurutnya, pengerahan personel ini merupakan bagian dari strategi terpadu untuk meredam potensi eskalasi konflik sekaligus memulihkan kondisi keamanan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Sehari sebelumnya, tepatnya pada (4/4/2026), telah dilaksanakan pengecekan kesiapan pasukan Brigade Mobil (Brimob) yang akan ditugaskan ke Papua Tengah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolri, Dedy Prasetyo, di Markas Komando (Mako) Brimob.

Dalam pengecekan tersebut, berbagai aspek kesiapan diperhatikan secara menyeluruh, mulai dari kelengkapan personel, perlengkapan operasional, hingga kesiapan mental dalam menghadapi situasi di wilayah konflik.

Polri mengerahkan kekuatan gabungan dari berbagai satuan untuk mendukung stabilisasi keamanan. Untuk wilayah Papua Tengah, total sebanyak 148 personel diberangkatkan dengan tujuan Nabire pada 

(5/4/ 2026).

Kehadiran personel tambahan ini diharapkan mampu memperkuat pengamanan serta mendukung proses penegakan hukum di lapangan.

Ketegangan di Maluku Utara dipicu oleh konflik antarwarga di Kabupaten Halmahera Tengah. Insiden tersebut bermula dari dugaan kasus pembunuhan seorang warga di Desa Bobane Jaya.

Peristiwa itu kemudian berkembang menjadi bentrokan antara warga Desa Bobane Jaya dan Desa Sibenpopo.

Aparat gabungan TNI-Polri bersama pemerintah daerah bergerak cepat melakukan penanganan. Upaya mediasi dan pengamanan intensif berhasil meredam konflik, sehingga situasi mulai berangsur kondusif sejak 2 April 2026.

Dalam menangani situasi di kedua wilayah, Polri tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan humanis (soft approach). Upaya ini dilakukan melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah guna meredam konflik secara damai.

Di sisi lain, penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas terhadap pelaku kekerasan.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis serta penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan,” tegas Trunoyudo.

Polri juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, tidak terpengaruh isu hoaks maupun provokasi yang dapat memperkeruh keadaan,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar berpotensi memperparah konflik dan menghambat upaya pemulihan keamanan.

Hingga saat ini, kondisi di Maluku Utara dan Papua Tengah dilaporkan mulai terkendali, meskipun aparat keamanan tetap bersiaga penuh.

Proses penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi masih terus berjalan guna memastikan keadilan bagi para korban.

Polri memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas keamanan nasional serta melindungi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

(Ervinna)