Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa kalangan buruh menjadi kelompok profesi terbesar yang memanfaatkan program rumah subsidi pemerintah sepanjang tahun 2025. Hal tersebut dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau.

Menurut data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pemerintah telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk sebanyak 278.868 unit rumah selama 2025. Dari total tersebut, sekitar 66 ribu unit dimanfaatkan oleh kalangan buruh.

“Ini juga membuktikan bahwa teman-teman buruh itu melihat bahwa rumah itu juga sebagai hal yang penting, yang utama, selain sandang dan pangan,” ujar Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, di Jakarta, pada (21/5/2026).

Ara mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya pekerja dan buruh, untuk mulai mempersiapkan kebutuhan tempat tinggal sejak dini. Menurutnya, rumah tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan keluarga dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Ia berharap realisasi penyaluran FLPP dan berbagai program pembiayaan rumah subsidi lainnya pada tahun ini dapat terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah, kata dia, akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau.

“Sebenarnya BP Tapera sudah menjalankan itu dengan baik, tapi tahun ini harus membaik lagi,” katanya.

Sebagai bagian dari pengembangan kawasan hunian bagi pekerja, Kementerian PKP saat ini tengah mempersiapkan pembangunan perumahan subsidi di kawasan Meikarta, Lippo Cikarang, Jawa Barat. 

Proyek tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para buruh yang bekerja di kawasan industri sekitar.

Ara menjelaskan bahwa pembangunan rumah susun subsidi di kawasan tersebut telah dimulai dan ditargetkan dapat memasuki tahap akad pembelian pada akhir tahun 2026.

Menurutnya, pengembangan hunian subsidi di Meikarta mencakup total sekitar 141 ribu unit yang dibangun di tiga lokasi berbeda dengan luas lahan mencapai 30 hektare. Lahan tersebut merupakan hibah dari Lippo Group untuk mendukung program penyediaan rumah rakyat.

“Nanti banyak sekali masyarakat yang mungkin bisa berbahagia memanfaatkan rumah susun subsidi di sana, apalagi itu kawasan industri dan pasti banyak sekali buruhnya di sana,” tuturnya.

Selain memperluas pembangunan hunian subsidi, pemerintah juga tengah mengkaji opsi kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun.

Wacana tersebut muncul sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu.

Ara mengatakan pihaknya telah meminta BP Tapera untuk melakukan kajian menyeluruh bersama pengembang perumahan, sektor perbankan, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai calon konsumen. 

Kajian tersebut bertujuan memastikan kebijakan yang diterapkan nantinya benar-benar memberikan manfaat dan tidak memberatkan masyarakat.

“Jadi kita kalau mengeluarkan kebijakan itu, prosesnya harus mendengar ekosistem agar benar-benar sebuah kebijakan itu bermanfaat,” ujarnya.

Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat mempercepat target penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Ervinna