Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai momentum penguatan produktivitas digital di lingkungan birokrasi. Kebijakan ini tidak sekadar dimaknai sebagai perubahan lokasi kerja, melainkan sebagai transformasi cara kerja yang menekankan hasil nyata dan dampak bagi masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa WFH harus dimaknai lebih dari sekadar bekerja dari rumah. Ia menekankan pentingnya menghasilkan output yang konkret, terukur, dan berdampak.

“WFH adalah produktivitas digital.

Tidak cukup bekerja dari rumah, tetapi yang lebih penting adalah menghasilkan sesuatu dari rumah,” ujar Gus Ipul usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Transformasi Budaya Kerja Kemensos di Kantor Kemensos, Jakarta,  (6/4/2026).

Dalam rangka mendukung implementasi WFH secara optimal, Kemensos tengah mempersiapkan ekosistem kerja digital yang presisi, terintegrasi, dan mudah digunakan oleh seluruh jajaran.

Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas layanan kepada masyarakat.

Langkah tersebut mencakup penguatan sistem digital internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi data dan layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Gus Ipul menegaskan bahwa transformasi budaya kerja ini juga sejalan dengan semboyan baru Kemensos, yakni “Kemensos Hemat, Layanan Hebat.” Melalui pendekatan ini, efisiensi anggaran tidak hanya berorientasi pada penghematan semata, tetapi diarahkan untuk memperbesar dampak program sosial.

Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan pentingnya perubahan paradigma kerja di lingkungan Kemensos. 

Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak lagi terjebak pada rutinitas administratif tanpa hasil yang jelas.

“Tidak boleh ada kegiatan tanpa output. Semua harus berorientasi pada dampak, bukan aktivitas semata,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa setiap program dan kegiatan Kemensos harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Dalam konteks efisiensi, Kemensos juga berkomitmen untuk melakukan realokasi sumber daya secara lebih strategis. Efisiensi birokrasi akan diarahkan untuk mempertajam program prioritas dan mempercepat pencapaian target pembangunan sosial.

Namun demikian, Gus Ipul memastikan bahwa efisiensi tidak akan mengurangi kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kerja lapangan tetap menjadi prioritas utama.

“Prioritas kerja lapangan tetap yang utama. Rakyat harus tetap merasakan kehadiran kita semua, khususnya jajaran Kementerian Sosial,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian pekerjaan dilakukan secara daring melalui WFH, interaksi langsung dengan masyarakat tetap menjadi elemen penting dalam pelayanan sosial.

Kebijakan WFH di lingkungan Kemensos merupakan bagian dari kebijakan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat, yang diatur melalui surat edaran dari MenPANRB dan Mendagri,” kata Airlangga.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi mobilitas, serta mendorong adaptasi birokrasi terhadap era digital.

Dengan penerapan WFH yang terstruktur dan berbasis output, Kemensos berharap dapat menjadi contoh transformasi birokrasi modern yang adaptif, efisien, dan berdampak nyata. Transformasi ini juga diharapkan mampu mempercepat digitalisasi layanan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kesiapan infrastruktur digital, serta komitmen seluruh ASN dalam mengubah pola pikir kerja dari sekadar menjalankan tugas menjadi menghasilkan dampak nyata bagi rakyat.

Ervinna