Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya penguatan konektivitas laut serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
MEDIA ONLINE
KORAN JAYA POS
Loading
- SEJARAH INDONESIA: Kapolri Ingatkan Brimob Selalu Siaga Hadapi Geopolitik Global dan Perkuat Kesiapsiagaan Nasional
- PEMERINTAHAN: Pemprov DKI dan Baznas Bazis, Rekrut 1.000 Pramudi Mikrotrans, Fokus Perluas Lapangan Kerja
- TEKNOLOGI: Menteri LH Dorong Reformasi Sampah Nasional, Open Dumping Berakhir Desember 2026, Menuju Zero Waste 2029
- METROPOLITAN: Pramono Anung Kunjungan Kerja ke 4 Negara, Promosikan Jakarta Sebagai Kota Global di Forum Kyoto, Jepang
- PEMERINTAHAN: Kabar Gembira! PPPK Dipastikan Terima Gaji ke-13, Cair Paling Cepat Juni 2026
- ADVERTORIAL: Pemprov DKI Kaji Metode Terbaik Atasi Ikan Sapu-sapu, Usulan Susi Jadi Pakan dan Pupuk Dipertimbangkan
- PEMERINTAHAN: Puan Maharani: Hari Kartini 2026, Perempuan Bukan Objek, Tapi Subjek Aktif Penentu Perjalanan RI, Memimpin Perubahan
- SEJARAH INDONESIA: Dasco Pastikan UU PPRT Disahkan 21 April 2026, Jadi Kado Hari Kartini dan Hadiah May Day
- EKONOMI DAN BISNIS: Apical Perkuat Kapasitas UMKM Kuliner melalui Kolaborasi dengan Suku Dinas Jakarta Utara
- KESEHATAN: BPOM Siapkan Strategi Mitigasi Jaga Ketersediaan Stok Obat Nasional di Tengah Konflik Global
Berita Kategori "Tokoh Publik"
Tokoh Publik
DPR RI Rumuskan Aturan Tegas dan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Penyadapan Untuk Lindungi Privasi Warga
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Keahlian tengah merumuskan aturan tegas terkait sanksi bagi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Ketentuan tersebut akan
Tokoh Publik
KPK Apresiasi Ke Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Tepat Waktu Laporkan LHKPN, Jadi Indikator Pejabat Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun
Tokoh Publik
Efisiensi Pegawai DPR Sekjen Imbau Gunakan Transportasi Umum dan Batasi Operasional Kantor
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengeluarkan imbauan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meningkatkan efisiensi kerja, salah satunya dengan beralih dari penggunaan
.jpg)
Tokoh Publik
Setjen DPR Terapkan Efisiensi Perketat: Fasilitas Rapat Dipangkas, Operasional Lift Dibatasi 70 Persen
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengambil langkah tegas dalam menekan pengeluaran operasional dengan memangkas sejumlah fasilitas rapat hingga membatasi penggunaan sarana gedung, termasuk operasional lift.
Tokoh Publik
DPR RI Perketat Efisiensi Energi: Pemadaman AC, Lampu, Batasi Operasional Gedung Demi Efisiensi Energi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengambil langkah konkret dalam upaya penghematan energi dengan merencanakan pemadaman fasilitas pendingin udara (AC) dan lampu gedung setiap pukul 20.00 WIB.
Tokoh Publik
PBNU Dukung KPK Percepat Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Yang Menjerat Yaqut Cholil Qoumas
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mempercepat proses hukum perkara dugaan korupsi kuota haji.Kasus ini diketahui menjerat mantan
Tokoh Publik
DPR Soroti Dampak Pembelajaran Daring, Esti Wijayati Ingatkan Risiko Penurunan Kualitas Pendidikan
Penerapan pembelajaran daring yang sempat dilakukan selama pandemi Covid-19 kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi X DPR, Esti Wijayati, menilai sistem tersebut meninggalkan berbagai persoalan serius yang hingga
Tokoh Publik
Presiden Prabowo Subianto Gelar Open House Idul Fitri di Istana Merdeka, Ribuan Warga dan Pejabat Hadir
Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai Istana Merdeka, Jakarta, pada (21/3/2026), ketika jajaran menteri, pejabat tinggi negara, serta masyarakat umum menghadiri acara halalbihalal bersama Presiden Prabowo
Tokoh Publik
Presiden Prabowo Tegaskan Pemda Tak Boleh Menentang Kebijakan Pusat Soroti Sinkronisasi Program Nasional
Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) agar tidak menantang kebijakan pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum yang mempertemukan
Berita Popular
_c2c6d9a88.jpg)
