Indonesia mendorong penguatan kerja sama kebudayaan di antara negara-negara BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat, mendorong inovasi, serta memastikan kebudayaan menjadi salah satu fondasi
Indonesia mendorong penguatan kerja sama kebudayaan di antara negara-negara BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat, mendorong inovasi, serta memastikan kebudayaan menjadi salah satu fondasi
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi pada
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan semata-mata untuk menunjukkan kegagahan, melainkan merupakan bentuk pengabdian yang menuntut
Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tunjangan kinerja/Tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan).Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.Putusan tersebut menjadi
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya praktik penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.Praktik tersebut, menurut Prabowo, selama ini menjadi salah satu sumber
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rakyat.Menurutnya, kedua institusi tersebut
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengusulkan pembentukan unit penegakan hukum (Gakkum) di lingkungan Kementerian P2MI sebagai langkah memperkuat pemberantasan tindak pidana perdagangan
Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap lamanya masa tunggu keberangkatan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.Pemerintah menyatakan Presiden menginginkan agar waktu tunggu pelaksanaan ibadah haji
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemberantasan korupsi secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak sepenuhnya