MEDIA ONLINE

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran Program 1.000 Pramudi Mikrotrans Berdaya Tahap Kedua. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Amil Zakat

Kabar baik datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah resmi memastikan PPPK akan menerima gaji ke-13 pada tahun 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa perempuan Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Kartini 2026 yang diperingati

Pemerintahan Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, pada hari Minggu (19/04/2026) melaksanakan giat sambang wilayah dan pembinaan pengurus RT serta RW, dikantor sekretariat RW.012.Kegiatan ini

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) memastikan tidak ada penyelewengan terhadap ribuan ikan sapu-sapu hasil operasi penangkapan di wilayah ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen populasi ikan sapu-sapu di Indonesia saat ini berada di wilayah Jakarta. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil telaah Kementerian Kelautan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah nasional dalam

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa sikap “keras kepala” dalam konteks tertentu justru menjadi kualitas yang diperlukan oleh sebuah bangsa, terutama dalam menghadapi tekanan, tantangan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan mengumpulkan seluruh jajaran pejabat tinggi pemerintah dalam sebuah rapat kerja besar yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta,  (8/4/2026).Agenda ini

Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali mencuat di tengah dinamika politik nasional. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memilih untuk tidak memberikan kepastian.Ia tidak