BPJS Kesehatan bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memperkuat kolaborasi strategis guna memastikan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah meningkatnya tantangan sektor kesehatan.

Penguatan sinergi ini dinilai krusial seiring meningkatnya beban penyakit tidak menular, penuaan populasi, serta tekanan biaya kesehatan yang terus melonjak.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi dalam mendukung visi pembangunan nasional yang diusung Presiden RI, Prabowo Subianto, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem kesehatan nasional.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa keberlanjutan Program JKN akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan. Ia menyebutkan, berbagai tantangan seperti lonjakan penyakit kronis dan inflasi biaya medis menuntut strategi pengelolaan sistem kesehatan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

“Program JKN merupakan pilar penting dalam perlindungan sosial sekaligus penggerak pembangunan kesehatan nasional. Keberlanjutan program ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Prihati dalam keterangannya di Jakarta, pada (2/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar PERSI 2026 yang digelar di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Prihati mengungkapkan bahwa hingga 1 April 2026, cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai lebih dari 285 juta jiwa atau sekitar 98 persen dari total penduduk Indonesia.

Selain itu, BPJS Kesehatan telah menjalin kemitraan luas dengan fasilitas kesehatan, mencakup 23.623 puskesmas, klinik pratama, dan praktik dokter perorangan, serta 3.206 rumah sakit dan klinik utama di seluruh Indonesia.

Namun demikian, peningkatan akses layanan kesehatan tersebut juga berdampak pada meningkatnya beban pembiayaan.

Khususnya untuk penyakit katastropik, biaya yang dikeluarkan pada 2025 telah menembus lebih dari Rp50 triliun.

“Kondisi ini mendorong perlunya penguatan kendali mutu dan biaya secara berkelanjutan dalam ekosistem Program JKN,” kata Prihati.

Dalam konteks kerja sama dengan rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan dari pendekatan berbasis volume menjadi berbasis nilai (value-based care), yang menitikberatkan pada kualitas hasil pengobatan dan keselamatan pasien.

Menurut Prihati, peran strategis rumah sakit tidak lagi hanya berfokus pada jumlah layanan, tetapi juga pada pencapaian hasil kesehatan yang optimal bagi pasien. 

Untuk mendukung transformasi tersebut, BPJS Kesehatan bersama PERSI mendorong penguatan tata kelola klinis, kepatuhan terhadap clinical pathway, serta penerapan sistem pembayaran berbasis kinerja.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga terus dikembangkan, termasuk penggunaan rekam medis digital serta pengelolaan klaim berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan machine learning guna meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

Kolaborasi kedua pihak juga diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui inovasi seperti fasilitas kesehatan bergerak dan pemanfaatan layanan telemedisin.

Prihati menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.

“Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang terus mendukung keberlanjutan Program JKN. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Ervinna